Komentar
HMIPEKANBARU - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, terkuaknya skandal penegakan hukum membuat publik makin ragu atas komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
“Peristiwa hukum yang menakjubkan di awal tahun ini semakin menyadarkan masyarakat bahwa komitmen pemerintahan lemah, tidak ada harapan perbaikan sistem hukum. Publik dibuat lelah dan jenuh atas janji yang pernah diucapkan presiden SBY. Hasilnya? Nol besar,” kata Adhie
Adhi menjelaskan kasus plesiran terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan membuktikan bobroknya semua lini institusi penegak hukum. Plesiran Gayus, sambungnya, terjadi karena pengawasan internal petugas di Lapas, Imigrasi termasuk Polri lemah.
“Di dalam penjara Gayus bisa melakukan hal luar biasa, bisa jalan-jalan. Hukum sudah betul-betul hancur, ini cermin ketiadaan kepemimpinan yang tegas dari pemegang kekuasaan,” sambungnya.
Presiden seharusnya mengendalikan komando penegakan hukum karena otoritas berada di tangannya. “Saat ini presiden terkesan tidak berbuat sesuatu. Seharusnya, jajaran Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Polri dan KPK dipertemukan dan dimintakan pertanggungjawabannya,” ujar dia.
Sebelumnya, kritik keras terhadap pemerintahan juga dilontarkan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Anis yang juga menjabat Wakil Ketua DPR bahkan menyindir pola kerja pemerintah serupa dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Pemerintah punya political will atau tidak? Tunjukkan political will, jangan cuma minta tolong selesaikan. Ini kan kelihatan kinerja tidak bagus. Ini masalah political will presiden ada atau tidak?,” kritik Anis, Kamis, 6 Januari lalu.
Sumber : HMINEWS
Sumber : HMINEWS